Rodrigo Duterte, yang menjabat sebagai Presiden Filipina sejak 2016 hingga 2022, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik modern Filipina. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, terutama dalam bidang keamanan nasional, telah membawa perubahan besar di negara tersebut. Artikel ini akan mengeksplorasi perubahan politik di Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte, dengan fokus pada kebijakan keamanan nasionalnya.
Latar Belakang Rodrigo Duterte
- Latar Belakang Pribadi dan Karier Politik
Rodrigo Roa Duterte lahir pada 28 Maret 1945, di Maasin, Leyte, Filipina. Sebelum menjadi presiden, Duterte dikenal sebagai Wali Kota Davao selama lebih dari dua dekade.
- Wali Kota Davao: Selama menjabat sebagai Wali Kota Davao, Duterte dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap kejahatan, yang membuatnya mendapat julukan “The Punisher”.
- Kepemimpinan Lokal: Keberhasilannya dalam mengurangi kejahatan di Davao City membuatnya populer dan membuka jalan bagi karier politik nasionalnya.
- Pemilu Presiden 2016
Duterte memenangkan pemilu presiden 2016 dengan janji untuk memberantas kejahatan, korupsi, dan narkoba.
- Kampanye Anti-Kejahatan: Kampanye Duterte berfokus pada janji untuk menghapus kejahatan dalam enam bulan pertama masa jabatannya, dengan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan dan pengedar narkoba.
Kebijakan Keamanan Nasional
- Perang Melawan Narkoba
Kebijakan paling terkenal dan kontroversial dari Duterte adalah perang melawan narkoba, yang dikenal sebagai “War on Drugs”.
- Pendekatan Keras: Duterte memberikan kewenangan luas kepada polisi untuk menindak tegas pelaku dan pengedar narkoba, termasuk penggunaan kekerasan. Operasi ini sering kali berujung pada kematian ribuan tersangka tanpa proses pengadilan yang jelas.
- Dampak dan Kontroversi: Kebijakan ini menimbulkan kritik internasional dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menuduh pemerintah melakukan eksekusi ekstrayudisial dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Duterte tetap populer di kalangan masyarakat yang merasakan peningkatan keamanan.
- Kebijakan Anti-Terorisme
Duterte juga fokus pada pemberantasan terorisme, terutama di wilayah Mindanao yang sering dilanda konflik.
- Darurat Militer di Mindanao: Pada tahun 2017, Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao setelah kelompok teroris Maute yang terkait dengan ISIS menyerang Kota Marawi. Konflik ini berlangsung selama lima bulan sebelum pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota tersebut.
- UU Anti-Terorisme 2020: Duterte menandatangani Undang-Undang Anti-Terorisme yang kontroversial pada tahun 2020, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk menangkap dan menahan tersangka terorisme. Kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini bisa disalahgunakan untuk menekan oposisi politik dan kebebasan sipil.
- Kebijakan Keamanan Maritim
Duterte juga mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perairan Filipina, terutama di Laut China Selatan yang diperebutkan.
- Hubungan dengan China: Duterte mencoba memperbaiki hubungan dengan China, meskipun ada sengketa teritorial di Laut China Selatan. Dia berharap untuk menarik investasi dan bantuan ekonomi dari China sebagai imbalan atas sikapnya yang lebih lunak.
- Kerjasama Internasional: Duterte juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, untuk meningkatkan kapabilitas maritim dan pertahanan Filipina.
Dampak Kebijakan Duterte
- Keamanan dan Ketertiban
Pendekatan keras Duterte terhadap kejahatan dan narkoba dianggap berhasil oleh sebagian masyarakat, yang merasakan peningkatan keamanan dan ketertiban.
- Pengurangan Kejahatan: Data menunjukkan penurunan angka kejahatan di beberapa wilayah, meskipun metode yang digunakan pemerintah mendapat kritik keras.
- Rasa Aman: Banyak warga yang merasa lebih aman dan mendukung kebijakan Duterte, meskipun dengan mengorbankan hak asasi manusia.
- Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil
Kebijakan Duterte menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
- Pelanggaran HAM: Organisasi hak asasi manusia, baik domestik maupun internasional, melaporkan banyaknya pelanggaran HAM dalam perang melawan narkoba, termasuk eksekusi tanpa pengadilan dan penyiksaan.
- Pembatasan Kebebasan: Kebijakan anti-terorisme dan langkah-langkah keras lainnya juga dianggap sebagai upaya untuk menekan oposisi politik dan kebebasan berekspresi.
- Ekonomi dan Investasi
Hubungan Duterte dengan China dan kebijakan ekonomi domestiknya memiliki dampak yang beragam.
- Investasi China: Upaya Duterte untuk mendekatkan diri dengan China membawa beberapa investasi dan bantuan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan nasional dan ketergantungan ekonomi.
- Ekonomi Domestik: Kebijakan domestik Duterte, termasuk pembangunan infrastruktur, membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan besar bagi ekonomi Filipina.
Kesimpulan
Kepemimpinan Rodrigo Duterte di Filipina membawa perubahan besar, terutama dalam bidang keamanan nasional. Pendekatan kerasnya terhadap narkoba, kejahatan, dan terorisme telah membawa peningkatan keamanan dan ketertiban di beberapa aspek, tetapi juga menimbulkan kontroversi besar terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kebijakan Duterte telah meninggalkan warisan yang kompleks dan berdampak luas pada politik, ekonomi, dan masyarakat Filipina. Masa depan negara ini akan sangat bergantung pada bagaimana penerus Duterte menavigasi tantangan yang ada dan membangun di atas fondasi yang telah ditinggalkan.
Baca Juga Artikel Berikut Di : Districttaco.Us